Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Blora Petakan Wilayah Rawan Masa Data Pemilih

Bawaslu Blora Petakan Wilayah Rawan Masa Data Pemilih

Bawaslu Blora Petakan Wilayah Rawan Masa Data Pemilih

Blora - Bawaslu Kabupaten Blora mulai memetakan wilayah yang berpotensi memiliki persoalan data pemilih sebagai bagian dari pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan sasaran pengawasan melalui metode uji petik sekaligus untuk menyusun peta isu strategis dan kerawanan pemutakhiran data pemilih.

Hal itu dibahas dalam rapat rutin Bawaslu Kabupaten Blora yang digelar di ruang rapat Bawaslu Blora, Selasa (6/10/2026). Pengawasan PDPB menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Blora, Muhammad Musta'in, mengatakan pengawasan PDPB melalui uji petik perlu didahului dengan pemetaan terhadap wilayah dan kategori pemilih yang memiliki potensi persoalan.

"Uji petik tidak dilakukan secara acak semata. Kita perlu melihat terlebih dahulu wilayah mana yang memiliki potensi persoalan data pemilih lebih tinggi. Dari pemetaan itu kemudian kita tentukan sasaran uji petik, sekaligus kita gunakan hasilnya untuk menyusun isu strategis dan peta kerawanan PDPB tahun 2026," kata Musta'in.

Menurut dia, pemetaan kerawanan menjadi penting karena persoalan data pemilih dapat muncul dalam berbagai bentuk dan karakteristik wilayah. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya melihat apakah data telah diperbarui secara administratif, tetapi juga perlu memastikan kesesuaiannya dengan kondisi faktual di lapangan.

Uji petik akan diarahkan pada desa, kelurahan maupun RT yang berdasarkan hasil pemetaan memiliki potensi persoalan lebih banyak. Potensi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas lokasi pengawasan dan kategori data pemilih yang perlu diverifikasi.

"Uji petik menjadi salah satu cara untuk menguji apakah data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari sana kita bisa mendapatkan gambaran persoalan secara lebih konkret, kemudian mengelompokkannya menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan PDPB," ujarnya.