Persiapkan Penertiban APK, Bawaslu Gelar Rakor dengan Stakeholder Daerah
|
Blora - Bawaslu Kabupaten Blora menggelar rapat koordinasi dengan KPU, Bagian Hukum Setda Pemkab Blora, dan Satpol PP terkait persiapan penertiban APK yang melanggar.
Ketua Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim menyampaikan, penertiban akan difokuskan terhadap APK yang terpasang pada lokasi yang dilarang digunakan untuk kampanye.
"SK KPU Blora Nomor 339 tahun 2023 tentang penetapan lokasi kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagai dasar untuk melakukan penertiban", Ujar Andyka.
Selanjutnya Andyka menambahkan bahwa pemasngan APK di tempat yang dilarang adalah pelanggaran administratif pemilu.
Sementara Kabag Hukum Setda Blora, Slamet Setiyono, juga menambahkan bahwa Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora harus sinergi dalam menjaga kondusifitas pada tahapan Kampanye Pemilu 2024. Lebih dari itu rapat ini juga upaya dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas dan sesuai asasnya.
Rapat Koordinasi yang diinisiasi Bawaslu Kabupaten Blora ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi Bawaslu Kabupaten Blora dengan Satuan Polisi Pamong Praja Blora yang membahas tentang Penegakan Perda beberapa waktu yang lalu.
"Rapat ini adalah tindak lanjut koordinasi Bawaslu dengan Ka Satpol PP sebelumnya yang telah bertemu dan berkomitmen untuk melakukan penertiban bersama tim gabungan di awal tahun" tambah Muhammad Musta'in, Anggota Bawaslu Blora.
Diketahui rapat koordinasi tersebut, selain dihadiri oleh Jajaran Bawaslu juga diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto dan Ahmad Mustakim. Serta Kabag Hukum Setda Blora, Slamet Setiyono dan Perwakilan dari Satpol PP, Dananjaya.
Rapat Koordinasi ini disambut baik oleh Ketua KPU Blora dengan menyatakan siap bersinergi dengan Bawaslu Kabupaten Blora dan Pemkab dalam mensukseskan Pemilu 2024. Disambung oleh Perwakilan Satpol PP juga menyatakan siap bersinergi.
