Hadapi Tantangan Digital, Komisi II DPR RI Minta Bawaslu Blora Perkuat Kolaborasi

Blora – Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, berpesan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora untuk tidak bekerja sendiri dalam mengawal proses demokrasi. Ia menekankan, kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah (pemda) dan mitra strategis lainnya menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan pemilu di tengah kompleksitas tantangan modern.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan "Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan Mitra Kerja" yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Blora pada Minggu (21/9/2025).

Menurut Aziz, sehebat apa pun Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merancang aturan dan menjalankan tugas, hasilnya akan stagnan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Di sinilah peran vital pemerintah daerah dibutuhkan.

“Sekuat apa pun Bawaslu dan KPU, bila masyarakatnya tidak diperbaiki, hasilnya akan begitu-begitu saja. Maka, kolaborasi dengan pemda harus lebih erat, karena otonomi nyata ada di kabupaten dan kota,” kata Azis.

Selain kolaborasi kelembagaan, politisi kelahiran Wonosobo tersebut juga menyoroti medan pertempuran baru dalam pemilu, yakni ruang digital. Ia mengimbau Bawaslu untuk mengadopsi strategi komunikasi publik yang adaptif dan cepat. Kecepatan dalam menyajikan informasi yang benar menjadi senjata utama untuk melawan gelombang disinformasi atau hoaks.

“Informasi benar harus lebih cepat sampai ke masyarakat dibanding hoaks. Jangan menunggu viral lalu klarifikasi, tapi dahulukan penyebaran kebenaran agar publik tidak terjebak dalam narasi yang salah,” tegasnya.

Lebih dalam, Aziz juga mengingatkan adanya ancaman yang lebih berbahaya dari sekadar hoaks, yaitu cognitive warfare atau perang kognitif. Ia menjelaskan, ini adalah upaya manipulasi sistematis terhadap cara berpikir masyarakat oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda tersembunyi.

“Ini adalah ancaman serius. Jika kita tidak waspada, bukan tidak mungkin pemimpin di daerah terpilih bukan karena aspirasi tulus dari rakyat, tetapi karena agenda dari luar yang berhasil mengeksploitasi bias di tengah masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas prosedural, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga nalar publik agar demokrasi di daerah tetap sehat dan berintegritas.