Lompat ke isi utama

Berita

BAWASLU BLORA DORONG PERAN AKTIF MASYARAKAT ADAT DAN DISABILITAS WUJUDKAN PEMILU INKLUSIF

Zoom Selasa Menyapa

Anggota Bawaslu Blora Muhammad Mustain Menjadi narasumber dalam program Selasa Menyapa yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Blora – Anggota Bawaslu Blora, Muhammad Musta’in, menjadi narasumber dalam program literasi Pojok Pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Senin (4/8/2025). Kegiatan ini mengusung tema Pengawasan Pemilu Inklusif: Strategi Advokasi dan Afirmasi Kelompok Rentan dan Masyarakat Marjinal.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, mengatakan inklusivitas menjadi isu yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai unsur masyarakat dari sisi penyelenggara maupun peserta. Ia mengharapkan, melalui diskusi ini dapat terwujud grand design regulasi untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan dan masyarakat marjinal.

“Kita mendorong semua stakeholder dan masyarakat untuk bersama-sama melibatkan publik yang lebih luas. Catatan kami di Bawaslu Jateng, partisipasi kelompok rentan masih perlu didorong, meskipun kita telah berupaya maksimal menjangkau masyarakat umum. Melalui diskusi ini, kita harap muncul formulasi regulasi dan strategi konkret yang mampu memperkuat keterlibatan mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Musta’in, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Blora, menyampaikan bahwa Bawaslu Blora secara aktif telah menjalin komunikasi dan edukasi dengan kelompok masyarakat adat, seperti komunitas Samin di wilayah Blora bagian barat.

“Kami melakukan pendekatan berbasis kultur kepada komunitas Samin, yang selama ini memilih menjaga jarak dari urusan politik formal. Melalui dialog terbuka, kami bersama Bawaslu Jawa Tengah membangun pemahaman bersama bahwa pengawasan pemilu adalah bagian dari menjaga nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang juga mereka junjung tinggi,” jelas Musta’in.

Ia menambahkan bahwa selain komunitas adat, Bawaslu Blora juga menyasar kelompok rentan lainnya, seperti kaum perempuan, kelompok disabilitas, serta kelompok yang masyarakat yang terpinggirkan dan terisolasi dalam proses demokrasi.