Tak Miliki Kewenangan Pengawasan Pilkades, Bawaslu Blora Fokus Bangun Kesadaran Demokrasi
|
Blora – Meski tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Bawaslu Kabupaten Blora tetap melihat adanya ruang kontribusi untuk mendorong proses demokrasi di tingkat desa berjalan lebih baik.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat rutin jajaran Bawaslu Kabupaten Blora yang digelar di ruang rapat kantor Bawaslu Blora, Senin (16/11/2026).
Ketua Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim, mengajak jajaran pimpinan dan sekretariat untuk memikirkan langkah konkret yang dapat dilakukan lembaga dalam menyambut Pilkades 2027. Salah satunya melalui pendidikan politik kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan secara sadar dan sesuai hati nurani.
“Kualitas demokrasi desa tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Warga perlu didorong untuk mengenali visi, misi, rekam jejak, serta integritas calon kepala desa, bukan semata-mata karena pengaruh atau imbalan tertentu” ujar Andyka.
Bawaslu Blora, tambah Andyka, dapat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora serta pihak terkait lainnya dinilai penting. Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip demokrasi, netralitas, transparansi, dan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan Pilkades.
“Perbedaan pilihan dalam Pilkades seharusnya tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah. Kesadaran berdemokrasi perlu dibangun agar warga tetap menjaga kerukunan, baik sebelum maupun setelah pemilihan berlangsung.”pungkasnya.