Komitmen Pilkada Berkualitas, Bawaslu Blora Maksimalkan Teknologi di Masa Pandemi Covid-19

Blora - Minggu (7/6) Pembahasan penyesuaian anggaran Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Blora Tahun 2020 digelar Pemkab melalui TAPD bersama KPU dan Bawaslu Blora. Bertempat di aula pertemuan Setda Blora, pembahasan menindaklanjuti RDP DPR, Pemerintah, Bawaslu, KPU dan DKPP beberapa waktu lalu. Serta rakor melalui vidcon bersama Mendagri dan Menkopolhukkam sehari sebelumnya. Saat paparan pihak Bawaslu tidak mengajukan tambahan anggaran, hanya memangkas dan mengalihkan anggaran untuk belanja APD dan penambahan honor Pengawas TPS. Sementara KPU Blora mengajukan sebanyak 12 Milyar, akibat penambahan 640 TPS. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan saat dikonfirmasi mengapa tidak mengajukan anggaran. Pihaknya mempunyai pandangan bahwa kegiatan melalui virtual akan lebih sering digunakan Bawaslu. Sehingga menurutnya, Bawaslu Blora cukup mengurangi kegiatan-kegiatan tatap muka, seperti sosialisasi, rakor, bimtek. Maupun kegiatan dengan perjalanan dinas. Dengan tidak mengajukan tambahan anggaran, otomatis anggaran pengawasan Bawaslu Blora sesuai NPHD yang disepakati sebelumnya yakni sejumlah 8 Milyar. Pemkab Blora, melalui Sekda, Komang Gede Irawadi memberikan apresiasi keputusan Bawaslu Blora dengan tidak adanya pengajuan tambahan anggaran. Dan mendukung langkah Bawaslu Blora dalam penerapan teknologi. Humas Bawaslu Kabupaten Blora