Bina Desa Jiworejo Untuk Anti Politik Uang, Bawaslu Blora Beri Strategi Pengawasan

Blora – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora kembali bina Desa Jiworejo Kecamatan Jiken untuk menolak politik uang. Desa Jiworejo ini, sebelumnya telah mendeklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang pada November 2019 yang lalu.

Kasmiran selaku Kepala Desa Jiworejo mengharapkan kegiatan pembinaan semakin menyadarkan masyarakat terhadap politik uang. Dampak politik uang menurutnya membahayakan demokrasi. Dicontohkan olehnya banyak pejabat terkena masalah hukum.

“Dalam setiap kesempatan, banyak pemberitaan tokoh politik maupun pejabat ditangkap penegak hukum, kondisi ini cukup memprihatinkan. Dan adanya peristiwa tersebut tidak lain karena biaya politik yang tinggi.” Ujar Kasmiran.

Kegiatan yang dihadiri oleh perangkat desa serta ketua RT/RW di Desa Jiworejo tersebut juga membahas bagaimana kendala–kendala yang dialami oleh warga desa setiap gelaran Pemilu.

Dituturkan Kasmiran, salah satu kendala warga enggan dan tidak berani melapor atau menjadi saksi adanya pelanggaran seperti politik uang adalah akan dibenci tetangganya sendiri.

“Yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Desa, tidak beraninya melaporkan apabila ada politik uang adalah rasa khawatir. Yang melaporkan bahkan menjadi saksi akan dimusuhi oleh tetangganya. Jangankan politik uang, dalam kasus lain seperti kecelakaan pun masyarakat tidak berani menjadi saksi,” tambah Kasmiran.

Terhadap itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan menjelaskan bagaimana strategi Bawaslu dalam mengurangi praktik politik uang. Lulus mengungkapkan menolak praktik politik uang dapat dimulai dari diri sendiri.

“Tentu ini menjadi tugas yang berat bagi kita dalam memerangi praktik politik uang, namun kita dapat memulai dari diri kita sendiri. Apabila kita diberikan uang untuk memilih calon tertentu kita dapat menolaknya. Kemudian, apabila masyarakat menemui praktik politik uang namun tidak berani melapor, minimal masyarakat dapat memberikan informasi awal kepada pengawas baik pengawas desa, pengawas kecamatan atau bisa langsung memberikan informasi kepada kami Bawaslu Kabupaten, sehingga kami bisa menindaklanjuti informasi tersebut,” ucap Lulus.

Dihadiri 20 orang peserta, kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Menggunakan masker dan memperhatikan jarak.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Tingkatkan Pengawasan Partisipatif, Desa Sumberpitu Diresmikan Sebagai Desa Pengawasan

Blora – Sesuai ketentuan dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberikan amanat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Blora kembali menyelenggarakan sosialisasi pengawasan Pemilu dalam bentuk pengembangan Desa Pengawasan. Kali ini, Bawaslu Blora meresmikan Desa Sumberpitu, Kecamatan Cepu sebagai Desa Pengawasan.

Bertempat di lokasi Wisata Perahu Sumberpitu, launching dan sosialisasi Desa Pengawasan dilaksanakan pada Kamis, (23/9). Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat Desa Sumberpitu, yang didalamnya termasuk pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga desa setempat. Kegiatan juga dihadiri anggota Bawaslu Blora dan Kepala Desa Sumberpitu.

Sebagai bentuk peresmian Desa Pengawasan, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu Blora yang diwakili oleh Lulus Mariyonan, selaku Ketua Bawaslu Blora, dengan Kepala Desa Sumberpitu, Rusmanto. Penandatanganan dilaksanakan di hadapan seluruh warga desa yang hadir.

Dalam sambutannya, Rusmanto, Kepala Desa Sumberpitu mengucapkan terima kasih karena Desa Sumberpitu telah dipercaya Bawaslu Blora sebagai Desa Pengawasan. “Semoga ini menjadi awal yang baik bagi warga Desa Sumberpitu untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu yang akan datang”, ujarnya.

Sementara itu Lulus Mariyonan, Ketua Bawaslu Blora, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu wujud Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Harapannya agar masyarakat turut serta mengawasi jalannya Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah, agar dapat terlaksana secara Luber, Jurdil, Berkualitas, dan Bermartabat. “Ini adalah awal, agar dalam penyelenggaraan Pemilu nanti, masyarakat turut serta dalam membatasi praktik Politik Uang, Kampanye Hitam, Hoax, dan pelanggaran Pemilu lainnya”, imbuhnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tentang hal-hal yang perlu mendapatkan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dipimpin oleh Anny Aisyah, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Blora, diskusi juga mengupas berbagai bentuk pelanggaran Pemilu. Dalam kesempatan itu, Sugie Rusyono, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Blora juga menyampaikan tata cara bagaimana masyarakat melaporkan apabila diketahui adanya pelanggaran Pemilu, dan mengharapkan agar masyarakat aktif memberikan informasi kepada Bawaslu terkait potensi pelanggaran yang ada.

Kegiatan diakhiri dengan pembacaan deklarasi yang diikuti seluruh warga Desa Sumberpitu yang hadir. Deklarasi tersebut menyatakan kesiapan warga Desa Sumberpitu dalam turut serta mengawasi jalannya Pemilu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Perempuan Harus Berpartisipasi Aktif Dalam Pemilu

Blora – Adanya keterkaitan antara kebijakan pemimpin yang berdampak pada masa depan dan kesejahteraan perempuan mengharuskan seorang perempuan aktif dan berperan dalam mengisi kehidupan berdemokrasi.

“Dalam proses berpemilu dan berdemokrasi, perempuan masih ditempatkan di tepian. Banyak beban berat yang harus dipikul perempuan sedangkan ada kebijakan yang dihasilkan pemimpin dari sebuah pemilu dengan masa depan dan kesejahteraan perempuan saling berkaitan, itulah mengapa perempuan harus berperan mendapatkan ruang dalam kehidupan berdemokrasi.” Ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun dalam webinar “mendorong peran perempuan dalam pengawasan Pemilu” yang digelar Bawaslu Blora pada Rabu (8/9).

Anik juga menyebut dalam Pilkada tahun 2020 terdapat 20% jumlah perempuan di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, kemudian di jajaran Panwascam terdapat 21% kehadiran perempuan. Sedangkan ditingkat Pengawas Desa terdapat 26% dan Pengawas TPS 38%.

Dilihat Dari persentase tersebut, kehadiran perempuan di jajaran Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan tentu masih kurang dari mandat Undang-Undang yang minimal di angka 30%.

“Banyak faktor, banyak hambatan serta tantangan yang dihadapi. Penyelenggara Pemilu harus merupakan sosok yang tanguh dan gigih, mampu bekerja dibawah tekanan, ancaman, godaan dan itu tidak sembarang perempuan. Sehingga tidak sembarang perempuan yang memberanikan dirinya untuk menjadi seorang penyelenggara Pemilu,” tambahnya.

Sementara itu Hj. Muhim Nailul Ulya, Dosen STAI Khozinatul Ulum sebagai narasumber mengungkapkan peran perempuan menjadi sangat penting dalam Pemilu diantaranya untuk mencapai keadilan bagi perempuan itu sendiri. Bagaimana perempuan dapat memiliki akses yang setara dalam menentukan kebijakan politik yang berpihak kepada perempuan.

“Tujuan dari perempuan berpartisipasi dalam pemilu supaya penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan adil, tidak berat sebelah, mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan.” Urai Ulya.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Ketua Bawaslu Provinsi Jateng Resmikan Desa Ledok di Kecamatan Sambong Jadi Desa Anti Politik Uang

Blora-Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M. Fajar S.A.K.A, S.H, M.H resmikan Desa Ledok di Kecamatan Sambong Kabupaten Blora sebagai Desa Anti Politik Uang, Selasa (31/8).

Dalam kegiatan yang bertempat di Joglo Wahana Kedungpupur Desa Ledok itu, Fajar mengingatkan akan pentingnya substansi proses demokrasi dalam Pemilu dan Pemilihan yang sering terabaikan. “Pemilu secara teknik penyelenggaraan sudah semakin baik, ahli-ahli Pemilu juga bertambah. Namun dari sisi kemanfaatan seperti apa? Kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan Pemilu (substansi) bagaimana?”, ungkap Fajar.

Masih menurutnya dalam membangun demokrasi yang baik dibutuhkan sebuah komitmen, bukan hanya regulasi. “Sebanyak-banyaknya aturan pasti ada celahnya, yang bisa membatasi hanyalah komitmen dan niat untuk berbuat”, terang Fajar.

Ditambahkan lagi olehnya, dengan Deklarasi sebagai Desa APU, Masyarakat Desa Ledok dapat menjadi pioner dan virus kebaikan dalam menolak politik uang. “Kami berharap ajakan tolak politik uang dapat menyebar seperti masifnya Virus Covid-19, sehingga kesempatan pelaku demokrasi instan yang menggunakan politik uang akan hilang”, tambahnya.

Sementara Kepala Desa Ledok, Sri Lestari berharap dengan deklarasi akan akan muncul kesadaran warga, khususnya generasi muda. “ Dengan dasar dan pengetahuan yang cukup, harapan kami tentu ada perbaikan dalam berpolitik di masa mendatang, khususnya bagi pemuda”, ungkap Bu Kades.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Lulus Mariyonan menyampaikan bahwa deklarasi yang dirangkai dengan dialog dan diskusi di Desa Ledok adalah program pengembangan dan pembinaan Desa yang dilakukan Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu yang taat azas dan berintegritas.

“Kegiatan ini dalam rangka menyiapkan Desa Ledok untuk menolak politik uang saat berlangsung Pemilu maupun Pemilihan dan menjalankan demokrasi sesuai azas Pemilu. Juga melakukan pengawasan (partisipatif) proses Pemilu bersama dengan Bawaslu.

Diikuti 20 orang peserta, kegiatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19, menggunakan masker, menjaga jarak dan memperhatikan kapasitas ruangan.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Desa Ledok di Kecamatan Sambong Deklarasikan Desa Anti Politik Uang

Blora-Desa Ledok di Kecamatan Sambong Kabupaten Blora mengikuti Desa-Desa Binaan Bawaslu Kabupaten Blora yang mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang (APU), Selasa (31/8).

Deklarasi diresmikan secara langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M. Fajar S.A.K.A, S.H, M.H. Dalam kegiatan itu, Fajar mengingatkan substansi akan proses demokrasi dalam Pemilu dan Pemilihan yang sering terabaikan. “Pemilu secara teknik penyelenggaran sudah semakin baik, ahli-ahli Pemilu juga bertambah. Namun dari sisi kemanfaatan seperti apa? Kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan Pemilu (substansi) bagaimana?”, ungkap Fajar.

Masih menurutnya dalam membangun demokrasi yang baik dibutuhkan sebuah komitmen, bukan hanya regulasi. “Sebanyak-banyaknya aturan pasti ada celahnya, yang bisa membatasi hanyalah komitmen dan niat untuk berbuat”, terang Fajar.

Ditambahkan lagi olehnya, dengan Deklarasi sebagai Desa APU, Masyarakat Desa Ledok dapat menjadi pioner dan virus kebaikan dalam menolak politik uang. “Kami berharap ajakan tolak politik uang dapat menyebar seperti masifnya Virus Covid-19, sehingga kesempatan pelaku demokrasi instan yang menggunakan politik uang akan hilang”, tambahnya.

Sementara Kepala Desa Ledok, Sri Lestari berharap dengan deklarasi akan akan muncul kesadaran warga, khususnya generasi muda. “ Dengan dasar dan pengetahuan yang cukup, harapan kami tentu ada perbaikan dalam berpolitik di masa mendatang, khususnya bagi pemuda”, ungkap Bu Kades.

Diketahui deklarasi yang dirangkai dengan dialog dan diskusi di Joglo Wahana Kedungpupur adalah program Bawaslu dalam rangka menyiapkan Desa Ledok untuk menolak politik uang saat berlangsung Pemilu maupun Pemilihan dan menjalankan demokrasi sesuai azas Pemilu. Juga melakukan pengawasan (partisipatif) proses Pemilu bersama dengan Bawaslu.

Diikuti 20 orang peserta, kegiatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19, menggunakan masker, menjaga jarak dan memperhatikan kapasitas ruangan.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Bagja Ungkap Tantangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan tantangan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024. Tantangan tersebut disampaikan dalam webinar bertajuk Tantangan Mewujudkan Keadilan Pemilu pada Penyelenggaraa Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bantul, Provinsi DI. Yogyakrta, Jumat (13/8/2021)

Bagja membagi tantangan Pemilu 2024 menjadi tiga hal yakni masalah makro, masalag teknis, dan masalah SDM ad hock. “Masalah makro adanya ketentuan dalam UU pemilu dan pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana. ini yang akhirnya ada yang ke DKPP dan pengadilan pidana,” kata Bagja.

Lalu, permasalahan teknis, pertama irisan tahapan antara pemilu dan pilkada. Kedua kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah terutama wilayah Indonesia timur. Ketiga, kendala geografis di daerah yang terisolir, dan keempat yakni keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

“Misalnya dalam IT adjudikasi yang bersifat video conference agak sulit di Indonesia timur padahal pada saat pandemi seperti ini yang video conference bisa dilakukan,” jelas koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu.

Selanjutnya, lanjut Bagja, permasalahan SDM ad hoc yaitu kesulitan rekruitmen SDM adhoc dan kapasitas SDM adhoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung.

Dalam kesempatan itu, Bagja juga menjelaskan strategi dan antisipasi yang dilakukan. Strategi pertama yang harus dilakukan yakni pengaturan jeda waktu yang proporsional antara pemilu dan pilkada. “Ini juga yang harus dihitung dengan benar, kalau ada putaran kedua bagaimana,” ucapnya.

Strategi kedua kata Bagja sosialisasi yang efektif seluruh jenis pemilu dan pilkada, ketiga penyamaan persepsi antarpenyelenggara baik KPU, Bawaslu, dan DKPP  dengan melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya, dan keempat
optimalisasi sarana pengawasan Bawaslu dan pengawasan partisipatif.

“Inilah makanya ada yang namanya tripartit untuk membahas permasalahan yang ada pada tiga lembaga penyelenggara ini dan bawaslu selalu ikut serta dalam acara tersebut,” ujar magister lulusan Utrecht Nederlands itu.

Bagja juga menyebutkan antisipasi yang harus dilakukan, pertama, penguatan SDM pengawas pemilu, kedua menggalakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), dan ketiga mengintensifkan koordinasi antarpenyelenggara dan antara penyelenggara dengan intansi penegak hukum pemilu lainnya yang berfokus pada identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya.

“ke depan kita tidak bangga dengan penanganan pelanggaran administrasi yang banyak misalnya, pelanggaran-pelanggaran yang kecil misalnya salah pemasangan baliho tidak usahlah masuk dalam pelanggaran adminitrasi cukup diselesaikan di lapangan melalui penyelesaian sengketa antara peserta dan penyelenggara,” katanya.

 

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

E-Voting Pemilu atau Pilkada Masih Sulit Diterapkan, Bagja Dorong Lakukan Pemilu Asimetris

 Anggota Bawaslu Rahmat Bagja  menilai pemungutan suara berbasis elektornik atau e-voting (elektronic voting) sangat sulit diterapkan di Indonesia. Karena itu, dia mendorong adanya pemilu asimetris dalam penerapan e-voting atau e-rekap (rekapitulasi hasil penghitungan suara berbasis elektornik).

Dia menilai di Indonesia sangat sulit diterapkan e-voting lantaran kendala geografis dan ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi. “Ke depan saya mendorong untuk bisa dilakukan atau saya setuju dengan ide pemerintah, ada namanya pemilu asimetris,” ucapnya dalam diskusi virtual yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan tema Proyeksi Kesiapan E-Vote dalam Pemilu di Indonesia, Kamis (12/8/2021).

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu memberikan contoh pemilu atau pilkada asimetris penggunaan e-voting atau e-rekap bisa dilakukan di kota-kota besar seperti di Medan atau Jakarta. Namun untuk wilayah-wilayah yang mempunyai banyak kendala tidak dilakukan pemilu/ pilkada asimetris.

“Daerah yang infrastrukturnya sulit misalnya Yalimo (Papua) tidak usah e-rekap, tetapi Medan, Jakarta atau Tanjung Balai atau daerah-daerah lain bisa melakukan e-rekap,” paparnya.

Bagja menjelaskan pemilu atau pilkada asimestris dilakukan dengan menelaah hasil rekapitulasi secara berjenjang. Dimana, dirinya menilai rekapitulasi tersebut  banyak permasalahan yang terjadi, bahkan acap kali dalam tahapan ini juga dijadikan ajang untuk menghajar integritas penyelenggara pemilu.

“Pilkada atau pemilu asimetris untuk men-challenge data dari rekapitulasi hasil yang berjenjang yang memang banyak masalah. Kadang-kadang penyelenggara pemilu itu ditelepon kanan-kiri, akhirnya integritasnya ketika melakukan rekapitulasi bisa jadi bermasalah,” ujar lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.

Bagja menambahkan, uji coba e-voting pernah dilakukan di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Uji coba itu dilakukan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Yahembang, Desa Phsange, dan Desa Perancak (Kecamatan Jembrana) pada tahun 2013.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Masih Status PPKM, SKPP Tertunda

Blora – Status PPKM di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masih dalam level 3 dan level 4, memaksa pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) sementara waktu ditunda.

Program SKPP di Jawa Tengah sebelumnya dibagi menjadi beberapa titik. Ada yang tergabung di Kota Surakarta, Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Brebes, Kota Semarang dan Magelang. Untuk peserta dari Blora tergabung di Kota Surakarta.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora, Anny Aisyah dalam paparannya mengatakan, status PPKM di Kabupaten Blora masuk dalam level 3.

“Berdasarkan perkembangan Covid-19 di Kabupaten Blora, Bupati telah menerbitkan SE Nomor 443.5/2695/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3
corona virus disease 2019 di Kabupaten Blora. Dalam SE tersebut kegiatan sosial yang menimbulkan kerumunan masa dilarang dilaksanakan, kemudian untuk melakukan perjalanan harus menunjukkan kartu vaksin,” ungkap Anny.

Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 berkaitan vaksin.

“Kita akan tracking, karena tidak semua peserta SKPP memiliki kartu vaksin. Jika nanti kami dapatkan peserta yang belum vaksinasi, kami akan coba koordinasikan dengan stakeholder setempat.” tambah Anny.

Sementara itu dalam arahannya, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun menyampaikan rencananya SKPP akan dilaksanakan di bulan September.

“Di Jateng SKPP kami rencanakan di bulan September. Namun Bawaslu Jawa Tengah juga masih menunggu perkembangan kebijakan PPKM,” urai Anik.

Bawaslu di Provinsi Jawa Tengah selaku badan publik akan terus berupaya membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Bawaslu Jateng Akan Resmikan SAKA Adhyasta Pemilu

Semarang – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan segera melahirkan wadah partisipatif kepemiluan bernama “Saka Adhyasta Pemilu”. Program tersebut merupakan salah satu usaha untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Guna mensukseskan progam SAKA Adhyasta, Bawaslu di Jawa Tengah menggandeng Gerakan Pramuka sebagai agen partisipatif untuk ikut mengawal demokrasi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Solihatun menyatakan, Bawaslu di Jawa Tengah menjalin kerjasama melalui MoU dengan masing–masing Kwarcab di tingkat Kabupaten/Kota.

Satuan Karya Pramuka (SAKA) merupakan wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para pramuka dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

Anik menyatakan sudah ada 15 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melakukan kerjasama untuk merintis SAKA Adhyasta Pemilu di antaranya yaitu: Kabupaten Batang; Kabupaten Wonsobo; Kabupaten Pati; Kabupaten Boyolali; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Brebes; Kota Salatiga; Kabupaten Sragen; Kabupaten Tegal; Kabupaten Klaten; Kabupaten Magelang; Kabupaten Blora; Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Kabupaten/kota yang akan menjalin kerjasama MoU nantinya akan terus bertambah.

Ketua Tim Pembentukan SAKA Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah yang juga Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mabrur menjelaskan, rangkaian proses pembentukan SAKA Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah diawali dalam bentuk kerjasama dengan Kwarcab, pengukuhan TIM, pelantikan TIM dan merekrut anggota pramuka melalui Gugus Depan SMA/SMK.

“Nantinya akan ada pendidikan selama kurang lebih 6 bulan di Bawaslu meliputi penerimaan tamu SAKA, pemberian bed SAKA dan Krida (penjurusan). Terdapat tiga Krida sesuai dengan core fungsi Bawaslu diantaranya Krida Pengawasan, Krida Pencegahan dan Krida Penanganan Pelanggaran,” jelas Mabrur.

Mabrur menambahkan, pada Juli ini rencananya akan dikukuhkan oleh Kwarcab masing-masing Kabupaten/Kota. Harapanya pada 14 Agustus 2021, bertepatan dengan Hari Pramuka, akan dilakukan pengesahan SAKA Adhyasta di tingkat Provinsi. Namun, Mabrur mengingatkan rencana tersebut masih harus menyesuaikan dengan situasi PPKM Darurat yang saat ini masih berlangsung.

Anik Sholihatun selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah menyatakan, tujuan besar dari Bawaslu adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu karena sepenuhnya kedaulatan berada di tangan rakyat, selaku sang pemilik daulat. Selain itu, Anik menambahkan, target nasional yang ingin dicapai agar SAKA dapat bertumbuh di 34 Provinsi di Indonesia.

“Ouput jangka panjangnya jelas keterlibatan rakyat melalui Gerakan Pramuka secara aktif dalam pengawasan Pemilu terdekat yaitu Pemilu 2024,” tegas Anik.

Anik juga berpesan agar Anggota Pramuka nantinya aktif mengikuti dinamika proses dan lain lain terkait aktiftas pemilu sehingga dengan sendirinya akan ada transfer pengetahuan sebagai bekal untuk mengawal jalanya Pemilu.

“Implementasinya secara langsung kami mempersilahkan masing – masing anggota SAKA memilih aktif terlibat di manapun yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan Kwarcab. Bisa diwujudkan sebagai pemantau atau petugas yang secara khusus aktif menyampaikan berbagai laporan kepada Bawaslu,” pungkas Anik.

 

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Bawaslu Jateng Akan Resmikan SAKA Adhyasta Pemilu

Semarang – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan segera melahirkan wadah partisipatif kepemiluan bernama “Saka Adhyasta Pemilu”. Program tersebut merupakan salah satu usaha untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Guna mensukseskan progam SAKA Adhyasta, Bawaslu di Jawa Tengah menggandeng Gerakan Pramuka sebagai agen partisipatif untuk ikut mengawal demokrasi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Solihatun menyatakan, Bawaslu di Jawa Tengah menjalin kerjasama melalui MoU dengan masing–masing Kwarcab di tingkat Kabupaten/Kota.

Satuan Karya Pramuka (SAKA) merupakan wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para pramuka dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

Anik menyatakan sudah ada 15 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melakukan kerjasama untuk merintis SAKA Adhyasta Pemilu di antaranya yaitu: Kabupaten Batang; Kabupaten Wonsobo; Kabupaten Pati; Kabupaten Boyolali; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Brebes; Kota Salatiga; Kabupaten Sragen; Kabupaten Tegal; Kabupaten Klaten; Kabupaten Magelang; Kabupaten Blora; Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Kabupaten/kota yang akan menjalin kerjasama MoU nantinya akan terus bertambah.

Ketua Tim Pembentukan SAKA Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah yang juga Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mabrur menjelaskan, rangkaian proses pembentukan SAKA Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah diawali dalam bentuk kerjasama dengan Kwarcab, pengukuhan TIM, pelantikan TIM dan merekrut anggota pramuka melalui Gugus Depan SMA/SMK.

“Nantinya akan ada pendidikan selama kurang lebih 6 bulan di Bawaslu meliputi penerimaan tamu SAKA, pemberian bed SAKA dan Krida (penjurusan). Terdapat tiga Krida sesuai dengan core fungsi Bawaslu diantaranya Krida Pengawasan, Krida Pencegahan dan Krida Penanganan Pelanggaran,” jelas Mabrur.

Mabrur menambahkan, pada Juli ini rencananya akan dikukuhkan oleh Kwarcab masing-masing Kabupaten/Kota. Harapanya pada 14 Agustus 2021, bertepatan dengan Hari Pramuka, akan dilakukan pengesahan SAKA Adhyasta di tingkat Provinsi. Namun, Mabrur mengingatkan rencana tersebut masih harus menyesuaikan dengan situasi PPKM Darurat yang saat ini masih berlangsung.

Anik Sholihatun selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah menyatakan, tujuan besar dari Bawaslu adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu karena sepenuhnya kedaulatan berada di tangan rakyat, selaku sang pemilik daulat. Selain itu, Anik menambahkan, target nasional yang ingin dicapai agar SAKA dapat bertumbuh di 34 Provinsi di Indonesia.

“Ouput jangka panjangnya jelas keterlibatan rakyat melalui Gerakan Pramuka secara aktif dalam pengawasan Pemilu terdekat yaitu Pemilu 2024,” tegas Anik.

Anik juga berpesan agar Anggota Pramuka nantinya aktif mengikuti dinamika proses dan lain lain terkait aktiftas pemilu sehingga dengan sendirinya akan ada transfer pengetahuan sebagai bekal untuk mengawal jalanya Pemilu.

“Implementasinya secara langsung kami mempersilahkan masing – masing anggota SAKA memilih aktif terlibat di manapun yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan Kwarcab. Bisa diwujudkan sebagai pemantau atau petugas yang secara khusus aktif menyampaikan berbagai laporan kepada Bawaslu,” pungkas Anik.