Bawaslu Segera Tertibkan Alat Peraga Pasangan Calon Pilkada

Blora – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora segera menertibkan alat peraga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang banyak terpasang sebelum masa kampanye.

Hal ini dikarenakan telah ditetapkannya bakal pasangan calon menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Blora, Rabu (23/9). Sementara tahapan kampanye baru dimulai tanggal 26 September mendatang.

“Mengingat telah ditetapkannya tiga pasangan calon oleh KPU, maka segala bentuk alat peraga ataupun sosialisasi dilarang hingga memasuki masa kampanye tanggal 26 September”. Ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan saat memimpin rapat koordinasi dengan stakeholder di kantor Bawaslu Kabupaten Blora.

Hal serupa diungkapkan oleh Sugie Rusyono selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Blora. Pihaknya mengatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penertiban apabila menemukan alat peraga pasangan calon yang terpasang sebelum masanya.

“Jajaran kami di tingkat Kecamatan hingga Desa telah kami intruksikan untuk secara serentak melakukan penertiban Alat Peraga mulai hari Jumat (25/9) lusa,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, tahapan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora akan dimulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Bawaslu berharap, pasangan calon dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat di Kabupaten Blora.

Hadir dalam rapat koordinasi Ketua dan Anggota Bawaslu Blora, Anggota KPU Blora, Perwakilan Satuan Lalu Lintas Polres Blora. Dari OPD Dinas Rumkimhub, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja, dan Tim Pemenangan ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Bawaslu Tekankan Paslon untuk Berikan Pendidikan Politik dan Taati Protokol Covid-19

Tiga bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Blora resmi ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU setempat.

Penetapan tersebut, setelah Komisioner KPU Blora melakukan rapat pleno tertutup yang dilaksanakan di Kantornya, Rabu (23/9).

Menyikapi penetapan ketiga pasangan calon, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan berpesan untuk memanfaatkan waktu kampanye dengan maksimal. Serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Kami harap masing-masing pasangan calon dapat manfaatkan waktu secara maksimal ketika berkampanye. Sehingga saat pemilihan masyarakat dapat memilih secara kritis. Memilih berdasarkan kehendak pemilih dan pertimbangan visi, misi serta kualitas calon”. Ujar Lulus Mariyonan.

Tak hanya itu, Lulus juga menghimbau agar ketiga pasangan calon bisa mengkondisikan para pendukungnya untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan dalam kampanye. Seperti konvoi dan arak-arakan massa.

“Tahap selanjutnya kita ketahui, ketiga pasangan calon akan melakukan pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan besok 24 September 2020 di gedung PKPRI Kabupaten Blora. Paslon diharapkan untuk tidak membawa massa pendukung dalam pengundian nomor urut besok”. Tambahnya.

Seperti diketahui, penerapan protokol covid-19 menjadi perhatian bersama dalam Pilkada serentak Tahun 2020. Bawaslu berupaya selain menjaga kualitas demokrasi, juga menekankan ketaatan protokol kesehatan supaya Pilkada di Blora tidak menjadi kluster penyebaran covid-19.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Bahas Protokol Covid-19, Bawaslu Koordinasi dengan Stakeholder

Blora – Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Blora telah secara resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora, Rabu (23/9).

Dengan ditetapkannya pasangan calon untuk Pilkada Tahun 2020. Diperkirakan akan banyak kegiatan-kegiatan pengumpulan massa yang mulai dilakukan oleh masing-masing pasangan calon.

Menyikapi hal tersebut, Lulus Mariyonan, Ketua Bawaslu Blora menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif bersama semua pemangku kepentingan di Kabupaten Blora.

“Kami telah bersepakat, semua stakeholder melalui berkali-kali video confrence (vidcon) dengan Mendagri, Menkopolhukam dan Kapolri, berkomitmen menindaklanjuti tentang ketaatan peserta pemilihan (pasangan calon) dalam protokol covid-19”. Jelasnya.

Sementara berkaitan wujud komitmen tersebut, penyelenggara pemilihan, dari Bawaslu dan KPU bersama stakeholder akan mendorong pasangan calon untuk menandatangani pakta integritas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

“Sebelum tahapan kampanye dimulai, masing-masing pasangan calon akan kami minta komitmennya untuk tertib dalam setiap kegiatan. Terkait ketaatan akan protokol covid-19 dan hal yang dilarang dalam kampanye, seperti politik uang, netralitas ASN, TNI, dan Polri. Kemudian juga hoax, SARA dan ujaran kebencian”. Urainya.

Selain penyelenggara pemilihan, Bawaslu dan KPU Blora, koordinasi dihadiri oleh Wakapolres Blora, Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres Blora. Dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Jelang Tahapan Kampanye, Bawaslu Bedah Aturan Kampanye

Blora – Menjelang tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora Tahun 2020, Bawaslu Blora melakukan rapat koordinasi bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blora, Selasa (22/9) di Kantor Bawaslu setempat.

Rapat koordinasi di buka oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Blora, Ahmad Rozak. Dan menghadirkan dua narasumber dari internal, yakni Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Andyka Fuad Ibrahim. Dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Sugie Rusyono.

Diikuti 32 orang Panwaslucam, rakor membahas perkembangan situasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi covid-19 dan update regulasi dalam kampanye berserta ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Selain itu, rakor adalah sebagai bentuk kesiapan Bawaslu menghadapi kampanye agar dalam pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal.

Andyka Fuad Ibrahim sebagai narasumber pertama menyampaikan pentingnya pengawas melakukan update terhadap regulasi, terlebih dalam Pilkada di tengah masa pandemi covid-19.

“Seperti kita ketahui kemarin telah ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) stakeholder di tingkat RI, dari Pemerintah, DPR RI, kemudian penyelenggara Bawaslu, KPU dan DKPP. Keputusan telah diambil Pilkada tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Pengawas harus tahu ini, menyesuaikan pengetahuan akan PKPU dan Perbawaslu yang sebentar lagi diubah”. Urainya.

Dijelaskan juga oleh Andyka, bahwa selain aturan dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU berkaitan kampanye. Terdapat juga aturan lain dari pemerintah daerah yang harus diperhatikan.

“Selain yang tercantum dalam Undang-Undang (Pilkada) dan PKPU tentang kampanye, telah terbit aturan pemerintah daerah. Di Blora ada Surat Keputusan Bupati nomor 273/334/2020 tentang lokasi kampanye dan lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK. Ini untuk dipedomani”. Jelasnya.

Sementara Sugie Rusyono, narasumber kedua menekankan pentingnya pencegahan dan beberapa metode kampanye yang akan dilakukan mulai 26 September s/d 5 Desember 2020.

Metode itu meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat publik/terbuka, penayangan iklan kampanye di media online/sosial, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan APK.

“Setiap metode kampanye berpotensi menimbulkan kerawanan terjadinya pelanggaran. Berkaitan ada tidaknya STTP saat kampanye. Kemudian lokasi atau tempat mana yang diperbolehkan dan dilarang untuk pemasangan APK. Sehingga komunikasi dan pencegahan untuk dilakukan dengan koordinasi bersama stakeholder”. Tegasnya.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan, Bawaslu Blora Adakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Blora – Menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang semakin dekat, Bawaslu Blora berupaya gencar mengajak masyarakat di Blora untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya proses pesta demokrasi ini agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Salah satu upaya tersebut dengan sosialisasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan di Djoglo Resto pada Kamis (17/9).

Perwakilan dari beberapa organisasi antara lain IMM, HMI, dan PMII diundang sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), perwakilan dari program Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang juga turut serta hadir. Sebagaimana diketahui, Bawaslu Blora telah membentuk SKPP yang merupakan program dari Bawaslu RI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Sekolah tersebut dilaksanakan secara online akibat pandemi covid-19.

Dalam acara tersebut, Bawaslu mengundang beberapa narasumber yang kompeten dalam menjelaskan warna-warni pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan berbagai problematikanya di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Narasumber tersebut antara lain H. Urip Daryanto yang merupakan pegiat media masa senior di Blora, Wahyu Jatmiko dari Kantor Kesbangpol Blora, serta Anny Aisyah dan Ahmad Rozak yang merupakan anggota Bawaslu Blora.

Setelah kegiatan ini usai, diharapkan peserta kegiatan dapat menjadi embrio-embrio pengawas di lingkungan masing-masing, sehingga nantinya masyarakat akan lebih peduli dan aktif dalam ikut mengawasi pemilihan , agar potensi-potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Bawaslu Jawa Tengah Gelar Simulasi Penyelesaian Sengketa di Blora

Blora – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menggelar simulasi penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Blora selama dua hari, dari tanggal 8 sd 9 September 2020.

Kegiatan dibuka oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Heru Cahyono serta diikuti Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, dan Koordinator Sekretariat dari Tujuh Kabupaten/Kota yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Magelang serta tuan rumah Kabupaten Blora.

“Bawaslu dalam Pilkada 2020 memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilihan, baik itu sengketa antar peserta maupun sengketa antara peserta dengan penyelenggara (KPU). Tidak heran, ada anggapan bahwa mahkotanya Bawaslu adalah penyelesaian sengketa ini.” Ujar Heru Cahyono dalam sambutannya.

Heru Cahyono menambahkan, simulasi ini merupakan simulasi gelombang kedua setelah yang pertama diadakan di Kabupaten Sragen. Bawaslu Jawa Tengah merencanakan mengadakan kegiatan serupa sebanyak tiga gelombang bagi 21 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada.

“Bawaslu Jawa Tengah akan mengadakan simulasi bagi 21 Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada. Kami membagi simulasi di tiga tempat dan setiap simulasi diikuti tujuh Bawaslu Kabupaten/Kota, ” Ujarnya.

Simulasi berlangsung selama dua hari, dan dibagi menjadi tiga sesi. Hari pertama, membahas bagaimana penerimaan permohonan sengketa serta memasukkan data ke dalam
aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan setelah itu dilanjutkan musyawarah secara tertutup. Selanjutnya pada hari kedua dilakukan simulasi tentang musyawarah secara terbuka.

“Semoga dengan simulasi ini, kemampuan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses dalam tahapan Pilkada semakin meningkat,” pungkas Heru.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Bahas Aturan Pemasangan APK, Bawaslu Ingatkan Prinsip Keadilan

Blora-Mendekati tahapan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Blora melakukan pembahasan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pembahasan ini berkaitan dengan revisi aturan daerah dalam masa kampanye, yakni Keputusan Bupati Blora Nomor 273/543/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Blora.

Pimpinan rapat Kiswoyo, sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Blora menyampaikan bahwa revisi adalah sebagai tindak lanjut surat Ketua KPU Blora dan juga kebutuhan regulasi terlebih Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan di masa pandemi.

“Kami undang dari KPU, Bawaslu dan Camat serta bagian Hukum Setda Blora. Ini untuk tindak lanjut surat KPU Blora. Mengingat tahapan kampanye sebentar lagi yakni setelah penetapan calon dan pengundian no urut calon”. Jelasnya.

Dari Bawaslu hadir mewakili Ketua adalah Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Andyka Fuad Ibrahim. Dalam paparannya Andyka menegaskan bahwa sukses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bukan semata peran dan tugas penyelenggara pemilihan saja. Melainkan juga peran stakeholder baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat. Kemudian peserta pemilihan dan pemilih itu sendiri.

“Dibutuhkan sinergitas semua stakeholder daerah, terlebih Pemilihan Kepala Daerah dilakukan di masa pandemi. Disamping harus menjaga kualitas demokrasi, ketaatan protokol kesehatan untuk di jaga bersama”. Urainya.

Disampaikan juga oleh Andyka dalam catatan Bawaslu, masih ada kegiatan partai politik yang melibatkan kerumunan massa dan tidak memperhatikan standart protokol kesehatan.

Lebih lanjut berkaitan pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) selain mempertimbangkan lokasi mana yang dilarang dan juga diperbolehkan, Andyka mengingatkan agar aturan juga memperhatikan prinsip keadilan.

“Selama ini Bawaslu mendapat keluhan masyarakat, dimana rumah mereka yang berada di tempat strategis seperti di perempatan dan pertigaan tertutup oleh Alat Perga Kampanye. Sehingga menurut kami prinsip keadilan harus ditegakkan, bukan hanya antar pasangan calon, tetapi juga masyarakat”. Jelasnya.

Diketahui pemasangan APK diatur dalam peraturan KPU (PKPU Nomor 4/2017). Dalam pasal 30 Ayat (9) terdapat empat tempat yang dilarang, yaitu tempat ibadah termasuk halamannya, tempat pendidikan (gedung atau sekolah), gedung milik pemerintah, dan fasilitas kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

366 Jajaran Bawaslu Blora Telah Ikuti Rapid Test

Blora – Untuk memastikan kesehatan seluruh jajaran pengawas pemilu (Bawaslu) dan sebagai langkah memutus penyebaran virus Covid-19. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah melaksanakan rapid test masal kepada seluruh jajarannya di setiap tingkatan.

Penyelenggaraan rapid test dengan kerjasama dua Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Blora, yakni RSUD dr Soetijono Blora, dan RSUD dr R. Soeprapto Cepu dilaksanakan terakhir Kamis (10/9).

“Kegiatan rapid test ini diikuti sebanyak 366 orang pengawas mulai dari tingkat Kabupaten hingga pengawas ditingkat Desa. Dimulai tanggal 24 Agustus dan selesai pada Kamis 10 September hari ini.” Ujar Anggota Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim.

Dijelaskan Andyka, rapid test ini dilakukan guna memastikan kesiapan dan kesehatan para pengawas dalam pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.

“Jadi, sebelum menjalankan tugas seluruh jajaran kami (Bawaslu) mulai dari Pimpinan di Kabupaten. Kemudian Panwaslu Kecamatan hingga Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) harus dipastikan benar-benar sehat,” tegasnya.

Sementara berkaitan hasil rapid test, disampaikan Anggota Bawaslu Blora, Ahmad Rozak bahwa dari 366 jajaran yang mengikuti rapid test, dinyatakan reaktif sebanyak 13 dan sisanya dinyatakan non-reaktif. Selanjutnya ke 13 pengawas yang dinyatakan reaktif tersebut akan dilakukan swab test.

Ahmad Rozak yang merupakan Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Blora juga berpesan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Mari bersama-sama kita menjaga kesehatan diri dengan mematuhi protokol yang dianjurkan pemerintah, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan semoga pandemi ini bisa cepat berakhir.” Pungkasnya.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Pendaftaran Paslon ditutup, Bawaslu Buka Laporan Masyarakat

Tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora resmi ditutup Minggu (6/9) malam pukul 24.00 WIB. Berdasarkan dokumen
yang diterbitkan KPU, terdapat tiga bakal pasangan calon yang telah resmi mendaftar. Yakni pasangan Umi Kulsum – Agus Sugianto, kemudian pasangan
Arief Rohman – Tri Yuli Setyowati, dan terakhir pasangan Dwi Astutiningsih – Riza Yudha Pratama.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Blora, Anny Aisyah mengungkapkan meskipun berkas lengkap, tidak serta merta paslon bisa langsung dinyatakan lolos dalam tahap penetapan.

“Belum pasti dinyatakan lolos, karena masih harus dilakukan penelitian administrasi oleh teman – teman KPU untuk keabsahannya.” Ujar Anny.

Selanjutnya, tambah Anny, Bawaslu akan tetap melakukan pengawasan melekat terhadap proses penelitian administrasi oleh KPU hingga diumumkan
Senin (14/6) mendatang.

Bawaslu juga membuka pelaporan masyarakat berkaitan bapaslon, yang dapat disampaikan hingga 21 September 2020. Bagi masyarakat yang akan memberikan informasi,
masukan dan tanggapan dapat datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Blora JL. RA Kartini No 12 Kunden, Kecamatan Blora atau melalui email di lapor.kabblora@bawaslu.go.id.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora

Maksimalkan Layanan Informasi Publik, Bawaslu Gelar Rakor Keterbukaan Informasi Publik dan Kehumasan

Blora – Guna memaksimalkan fungsi kehumasan di era keterbukaan informasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menggelar rapat koordinasi keterbukaan informasi publik dan kehumasan, Sabtu (5/9).

Sebagai peserta adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Blora (anggota Divisi Sumber Daya Manusia) dan juga staf yang membidangi kehumasan. Bawaslu menilai, keterbukaan informasi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Bawaslu itu sendiri.

Disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim, selama ini masyarakat cenderung kesulitan memperoleh
data yang mereka butuhkan berkaitan dengan lembaga dikarenakan pengawas yang sudah purna tugas.

Berkaca dari hal itu, dari keterangan Andyka, pasca Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi badan permanen, Bawaslu Kabupaten Blora menghidupkan PPID (Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi).

“Sebelumnya masyarakat selalu kesulitan memperoleh data ketika kita sudah purna tugas sebagai pengawas ad hoc. Sejalan dengan instruksi Bawaslu Propinsi Jateng, PPID Bawaslu Kabupaten Blora dihidupkan”. Urainya.

Selain itu ia juga menekankan pentingnya merawat dan mengarsipkan dokumen yang dikuasai pengawas Pemilu. Serta memahami jenis-jenis informasi publik yang diatur dalam Peraturan Bawaslu.

“Nantinya dokumen-dokumen dari Panwaslu Kecamatan untuk diarsipkan dalam softcopy maupun hardcopy. Ini untuk memastikan dokumen tidak hilang atau tercecer. Dokumen selanjutnya akan dikelola oleh Bawaslu Kabupaten melalui PPID. Dan ketika ada masyarakat yang membutuhkan untuk penelitian, skripsi atau lainnya dapat dilayani oleh Bawaslu Kabupaten.” Ujarnya

Di Kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Sumanta dalam arahannya mengatakan bahwa kunci dari PPID adalah data.

“Dalam PPID, kata kuncinya adalah data, biarlah data yang bicara. Pengawas yang profesional tidak perlu berbicara banyak. Sampaikan semua dengan data, jangan sampai dalam bekerja datanya (pengawasan) kosong.” tambahnya.

Humas Bawaslu Kabupaten Blora